Objek Ilmu Fiqh dan Pembagian Hukum Fiqh

Objek Ilmu Fiqh dan Pembagian Hukum Fiqh

Objek bahasan ilmu fiqh adalah setiap perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditetapkan hukumnya.

Berdasarkan definisi fiqh yang dikemukakan ulama usul fiqh, yang menjadi objek bahasan ilmu fiqh adalah setiap perbuatan*mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditentukan hukumnya. Nilai perbuatan itu bisa berbentuk wajib (misal: melaksanakan shalat dan puasa), sunah (misal: bersedekah kepada orang yang membutuhkannya), mubah (misal: melangsungkan berbagai transaksi yang dibolehkan syara'), haram (misal: berzina, mencuri, dan membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan syara') , atau makruh (misal: menjatuhkan talak tanpa sebab).

Di samping itu, bidang bahasan ilmu fiqh hanya mencakup hukum yang berkaitan dengan masalah amaliyah (praktek). Pengetahuan terhadap fiqh bertujuan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan para mukallaf dalam kehidupannya sehari-hari, sekaligus untuk mengetahui nilai dari perkataan dan perbuatan para mukallaf tersebut.

Pembagian Hukum Fiqh

Ulama fiqh membagi hukum fiqh dengan pembagian sebagai berikut.

  1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdlah (khusus), yaitu hukum yang mengatur persoalan ibadah manusia dengan Allah SWT, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
  2. Hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masing-masing, seperti transaksi jual beli, perserikatan dagang dan sewa-menyewa.
  3. Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyyah), seperti nikah, talak, rujuk, iddah, nasab dan nafkah.
  4. Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana (jinayah atau jarimah, dan 'uqubah), seperti zina, pencurian, perampokan,pembunuhan, pemukulan dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anggota tubuh serta harta lainnya.
  5. Hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia (ahkam al-qadla).
  6. Hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat (al-ahkam as-sultaniyyah atau siyasah syar'iyyah).
  7. Hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam keadaan perang dan damai (al-ahkam ad-dauliyyah).

8. Hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak (al-adab).

Keseluruhan hukum fiqh yang disebutkan di atas tidak hanya terkait dengan masalah keduniaan tetapi juga mengandung unsur spiritual atau makna keakhiratan. Artinya, hukum apa pun yang dilakukan seseorang, perhitungannya meliputi perhitungan duniawi dan perhitungan ukhrawi berupa pahala atau dosa di akhirat. Karenanya, hukum fiqh berbeda dengan hukum positif. Hukum dalam Islam tidak memisahkan antara persoalan dunia dan persoalan akhirat, walaupun keduanya dapat dibedakan.

Ushul Fiqh
Apakah yang mendasari cara/metoda pengambilan hukum fiqh ? Ushul Fiqh jawabannya.

:: As-Sunnah

Jika sekiranya, as-Sunnah itu bukan merupakan hujjah dan tidak pula merupakan penjelasan atas al-Qur'an, sudah tentu kita tidak akan dapat melaksanakan, bagaimana cara kita beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an.

::Al-Kitab
Bukti bahwa al-Qur'an menjadi hujjah atas manusia yang hukum-hukumnya merupakan aturan-aturan yang wajib bagi manusia untuk mengikutinya, ialah karena al-Qur'an itu datang dari Allah, dan dibawa kepada manusia dengan jalan yang pasti yang tidak diragukan kesahannya dan kebenarannya.

::SumberHukum
Sumber hukum syara' ialah dalil-dalil syar'iyah (al-Adillatusy Syar'iyah) yang daripadanya diistinbathkan hukum-hukum syar'iyah.

:: Mahkum Fihi
Yang disebut mahkum fihi ialah pekerjaan yang harus dilaksanakan mukallaf yang dinilai hukumnya.

:: Mahkum Bihi
Mahkum Bihi merupakan perbuatam mukallaf yang menyangkut dengan masalah-masalah ijab, tahrim, makruh, dan mubah.

::Al-hakim
Menurut para ahli ushul, bahwa yang menetapkan hukum (al-Hakim) itu adalah Allah SWT, sedangkan yang memberitahukan hukum-hukum AlIah ialah para rasuI-Nya.

::SekitarHukum
Yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan perbuatan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fiqh, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlaq.

:: Madzhab Sahabat
Pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah, bila pendapat sahabat tersebut diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW.

:: Saddudz Dzari’ah
Tujuan penetapan hukum secara saddudz dzari'ah ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.

::Istishhab
Para Ulama memahami Istishhab dengan berbagai versi, diantaranya, Istishhab diartikan segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya.

:: Syar’un man qablana
Yang dimaksud dengan syar'un man qablana, ialah syari'at yang dibawa para rasul dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka diutus kepadanya, seperti syari'at Nabi Ibrahim AS, syari'at Nabi Musa AS, syari'at Nabi Daud AS, syari'at Nabi Isa AS dan sebagainya

::Urf
'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan).

:: Mashlahat Mursalah
Mashlahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan

::Istihsan
Orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara' dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara' yang umum"

::Qiyas
Qiyas Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam

::Ijma’
Obyek ijma' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur'an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits

:: Dalil Ijtihadi
Pada pembahasan ini akan diterangkan dalil-dalil ijtihadi, yaitu dalil-dalil yang bukan berasal dari nash, tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada hubungannya dengan asas-asas pokok agama Islam yang terdapat dalam nash

:: Aliran-Aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh
Perbedaan pendapat yang sering terjadi diantara para ulama dalam hal penetapan istilah untuk suatu pengertian penting.

:: Kegunaan mempelajari ilmu Ushul Fiqh
Dimaksudkan dengan adanya kaidah-kaidah dalam Ilmu Ushul Fiqh, yaitu untuk diterapkan pada dalil-dalil syara' yang terperinci dan sebagai rujukan bagi hukum-hukum furu' hasil ijtihad para ulama.

:: Objek Pembahasan Ilmu Ushul Fiqh
Objek pembahasan dari Ushul fiqh meliputi tentang dalil, hukum, kaidah dan ijtihad.

:: Pengertian Ushul Fiqh
Pengertian Ushul Fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu : kata Ushul dan kata Fiqh; dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu Syari'ah.

:: Sejarah Pertumbuhan Ilmu Ushul Fiqh
Ilmu Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.Dan usaha untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan ijtihad.

:: Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Fiqh
Pengetahuan Fiqh itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul Fiqh. Menurut aslinya kata "Ushul Fiqh" adalah kata yang berasal dari bahasa Arab "Ushulul Fiqh" yang berarti asal-usul Fiqh.

Menimbang Badan Wakaf Indonesia

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), menjadi salah satu tujuan dari lahirnya UU Wakaf kelak. Melalui badan ini diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan nadzir serta pengelolaan wakaf itu sendiri.

Menurut Tulus, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama, kelahiran BWI sangat urgen. Ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab, di antara tugas BWI ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf. Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, lembaga atau badan usaha akan mampu mengelolanya denganbaik.
Dan tentunya membuat wakaf tersebut memberikan manfaat sosial lebih besar dibandingkan pada masa sekarang. ''Selain itu, sekarang ini wakaf tak sekadar tanah milik tetapi juga ada wakaf benda bergerak. Oleh karenanya perlu ada pembinaan yang lebih intensif. Dan, keberadaan BWI akan bermanfaat untuk melakukan pembinaan yang intensif bagi pengelola wakaf di seluruh Indonesia,'' katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Lukman Hakim Saefudin, juga menyatakan pentingnya keberadaan BWI dalam perwakafan di Indonesia. Lembaga itu akan menjadi pengontrol bagi para pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Selama ini, menurut Lukman, tak ada kontrol sama sekali terhadap pengelola wakaf. Buktinya, begitu banyak kasus di lapangan yang memperlihatkan para nadzir baik perorangan maupun kelembagaan tak bertanggung jawab atas benda wakaf yang dikelolanya.
Sisi penting lain adalah tentang bagaimana jika pada suatu saat benda yang diwakafkan berubah peruntukannya. Misalnya, kata dia, wakif (pemberi wakaf) menyatakan bahwa suatu benda wakaf−seperti sekolah− karena ada perubahan tata ruang kota itu harus tergusur atau dipindahkan. Untuk memberikan persetujuan memungkinkan atau tidaknya perubahan peruntukan ini, harus ada lembaga yang memiliki otoritas.

Maka pembentukan BWI akan memiliki fungsi seperti itu. Selama ini, masalah perubahan peruntukan benda wakaf kerap tak terselesaikan. Meski demikian masih ada hal yang perlu dicermati dari BWI ini. Lukman menyatakan, dalam RUU Wakaf masih belum jelas hubungan antara badan pelaksana dengan dewan pertimbangan yang tergabung di BWI. Hubungan tersebut apakah struktural, koordinatif atau konsultatif.
''Saya cenderung jika dewan perimbangan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sedangkan badan pelaksana hanya sebagai pelaksana kebijakan tersebut,'' katanya. Dalam RUU Wakaf, kata Lukman, juga masih terdapat dualisme. Sebab, dalam RUU dinyatakan bahwa BWI bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan tapi ia juga bertugas untuk melakukan pengelolaan wakaf.
Dengan tugas ini, ia khawatir akan terjadi benturan kepentingan. Mestinya pengelolaan wakaf serahkan saja kepada lembaga lain. Dengan demikian, BWI hanya berfokus pada pembinaan, pengawasan terhadap pengelola wakaf dan melakukan hal yang bersifat regulatif.

SebuahAlternatifUntukPemberdayaanUmmat

Islam, sebagai agama moral, tertantang tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena di sini, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis−normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial−kemasyarakatan.
Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Pelabelan sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita−cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin−doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa� yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial.
Dalam pada itu, wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah−masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Demikian ini karena wakaf sesungguhnya memiliki elan besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan.
Dominasi Wakaf Konsumtif
Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seantero dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga−lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.
Islam, selama ini mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberikan pemanfa'atan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air kita ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum fiqh an sich, dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar−benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.
Dalam kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf di samping tak dapat dipungkiri peran dan fungsi instrumen−instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain−lainnya−sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.
Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum. Selama ini, distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan−kegiatan ibadah mahdlah. Ini dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemah aman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun nadzir wakaf.
Pada umumnnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal−hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain−lain, sebagaimana telah sebutkan diatas. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai yang inheren dalam wakaf.
Model distribusi wakaf, dalam deskripsi di atas, juga kelihatan sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil−hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pun, bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas−jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha−usaha yang produktif.
Wajar kalau karena alasan ini pula, umat kemudian tidak kreatif menemukan solusi−solusi persoalan kemiskinan struktural yang dijangkiti oleh hampir mayoritas umat Islam. Umat dalam jangka pendek, akan tidak dapat memenuhi basic need (kebutuhan mendasar) dalam kehidupan, terutama bagi mereka yang miskin. Dan dalam jangka panjang, akan membuat umat tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak terkendalikan
Karena itu, sejenis penafsiran lain mengenai wakaf penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan−kebutuhan yang mendesak umat Islam. Bukan hal yang salah jika wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.
Wakaf Produktif Sebagai Solusi
Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran−ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan−harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah an sich, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.
Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur−struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk−bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah−langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyari�atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis−teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.
Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata−mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro−kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.
Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan dari penafsiran−penafsiran lama tentang wakaf. Wakaf produktif seperti dikemukakan di atas, dapat diselenggarakan paling kurang, dengan dua cara, sebagaimana keterangan berikut:

1. Wakaf Uang

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.
Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata−mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat−sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan−satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000.
Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.
Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan konstribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif.
Wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (cash−wakf) � istilah yang dipopulerkan oleh Profesor A. Mannan, pemikir ekonomi Islam asal Bangladesh − alam konsepnya merupakan bagian menjadikan wakaf sebagai sumber−sumber dana tunai.
Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Uthmaniyah. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, dari pada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah diselenggarakan dalam wakaf konsumtif.

Salah satu tindakan riil operasional wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A Manan dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)−nya. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan oleh SIBL adalah sebagai berikut:

1. Wakaf Tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan shari'ah. Bank harus mengelola Wakaf tersebut atas nama Wakif.
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif.
3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan−tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan shari'ah.
4. Wakaf Tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu kewaktu.
5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan−tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profil yang diperoleh akan bertambah terus.
6. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruan profil untuk tujuan−tujuan yang telah ia tentukan.
7. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit−deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
8. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL
9. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat
10.Prinsip dan dasar−dasar peraturan shari'ah wakaf tunai dapat ditinjau kaembali dan dapat berubah.
Beberapa poin yang terdapat dalam Wakaf Tunai di atas, tak lebih dari eksperimentasi Prof. A. Mannan. Makanya, ketika beberapa poin dibuat, A. Mannan masih membuka kemungkinan perubahan menuju yang lebih baik. Karenanya, tradisi ekspe−rimentasi A. Mannan bersifat tidak absolut dan, oleh karenanya, harus dipandang sebagai teladan yang cukup baik dalam komunitas umat.

2. Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil−hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi konstribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain.
Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan perun−tukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) untuk senya−tanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar−kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejah−teraan umat Islam.
Walhasil, wakaf saham, hanya hendak mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah Swt. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.
Wakaf Produktif Antara Harapan dan Hambatan
Besar harapan, dengan dua model wakaf produktif di atas �dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham atau juga wakaf yang lain�disebut−sebut sebagai yang lebih mampu mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula, gapaian−gapaian yang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosial sedikit akan mendapatkan momentumnya. Kendati tidak secara total dan langsung �menjadi� (being), modul wakaf produktif dipandang salah satu terobosan baru untuk mencita−citakan kesejahteraan sosial umat.
Namun persoalannya justru muncul dari massa akar rumput, umat yang dalam konteks Indonesia, telah membentuk karakter sosial yang dalam batas−batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf produktif. Karakter sosial, sebagaimana dimaksud, misalnya bangunan berpikir madhab. Karena itu, pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapat begitu saja menerima jenis wakaf produktif tersebut? Bukankah mindset umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa telah terbentuk, utamanya karena mereka telah memiliki logika hukum Islam yang bersandarkan mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali?
Tidak salah kiranya, kalau kemudian jenis wakaf produktif baik yang dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham dan wakaf sementara harus dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapat dalam madzhab empat. Pilihan madzhab empat lebih karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut fanatik paham ahlussunah wal al−jama�ah yang dilandasi oleh pemikiran fiqh empat madhab. Lebih jauh, karena empat madhab ini dipandang mu�tabar dalam arti lebih dipandang sistematis dalam cara berpikirnya, banyak referensi yang mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam setting masyarakat Indonesia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari Blog Ini

Memuat...
Preview on Feedage: tugas-makalah Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You
Feedage Grade B rated Msn bot last visit powered by Scriptme Powered by Mysiterank powered by PRBbutton Yahoo bot last visit powered by  Bots Visit Education Dr.5z5 Open Feed Directory Subscribe My Feed

Pengikut

Loading...

Privacy Policy

Privacy Policy Generator for Google Adsense:
The privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by this site and how it is used. Log Files Like many other Web sites, this site makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable. Cookies and Web Beacons This site does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser. DoubleClick DART Cookie .:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.mribonkblogg.blogspot.com. .:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.mribonkblogg.blogspot.com and other sites on the Internet. .:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include .... Google Adsense These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on this site send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see. this site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers. You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.mribonkblogg.blogspot.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.